Beranda
Soal TWK

TWK Bagian 8

Soal 351-360

351. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Hal tersebut tercantum didalam UUD 1945 pada pasal ...

  • 15 ayat (1)
  • 16 ayat (1)
  • 17 ayat (1)
  • 18 ayat (1)
  • 19 ayat (1)
Jawaban : d
Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 : Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

352. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya ... dalam setahun.
  • 1 kali
  • 2 kali
  • 3 kali
  • 4 kali
  • 5 kali
Jawaban : a
Pasal 19 ayat (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

353. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu ... hari semenjak rancangan undang- undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang- undang dan wajib diundangkan.
  • 7
  • 14
  • 30
  • 60
  • 90
Jawaban : c
Pasal 20 ayat (5) : Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang- undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang- undang dan wajib diundangkan.

354. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari... jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
  • setengah
  • dua per tiga
  • sepertiga
  • seperempat
  • tiga per empat
Jawaban : c
Pasal 22C UUD 1945 : Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

355. Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya ... dalam setahun.
  • 1 kali
  • 2 kali
  • 3 kali
  • 4 kali
  • 5 kali
Jawaban : a
Pasal 22C ayat (3) UUD 1945 : Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

356. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap ... tahun sekali.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Jawaban : e
Pasal 22E ayat (1) : Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

357. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah ...
  • Ormas
  • Partai Politik
  • Perseorangan
  • Perusahaan
  • Organisasi Publik
Jawaban : b
Pasal 22E UUD 1945 ayat (3) : Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah adalah partai politik.

358. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah ...
  • Ormas
  • Partai Politik
  • Perseorangan
  • Komunitas
  • Kelompok Masyarakat
Jawaban : c
Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 : Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

359. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan ...
  • MPR
  • DPD
  • Menteri
  • MA
  • MK
Jawaban : b
Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 : Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

360. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini tercantum di dalam UUD 1945 pada ...
  • pasal 21
  • pasal 21a
  • pasal 22
  • pasal 23
  • pasal 23a
Jawaban : e
Pasal 23A UUD 1945 : Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Soal 361-370

361. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pada pasal...
  • 30 ayat (3)
  • 31 ayat (1)
  • 31 ayat (3)
  • 33 ayat (1)
  • 33 ayat (3)
Jawaban : b
Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 : Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

362. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya ... dari jumlah anggota ...
  • 1/2, DPR
  • 1/3, MPR
  • 2/3 DPR
  • 3/4 MPR
  • 1/4 DPR
Jawaban : b
Pasal 37 ayat (1) UUD 1945 : Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

363. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya ... dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  • 1/3
  • 1/2
  • 2/3
  • 1/4
  • 3/4
Jawaban : c
Pasal 37 ayat (3) UUD 1945 : Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

364. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ... anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  • 1/2
  • 1/3
  • 2/3
  • 3/4
  • 50% + 1
Jawaban : e
Pasal 37 ayat (4) UUD 1945 : Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

365. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal ...
  • 9 Agustus 1945
  • 17 Agustus 1945
  • 18 Agustus 1945
  • 22 Agustus 1945
  • 17 Agustus 1945
Jawaban : c
UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945.

366. Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki ...
  • 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan
  • 19 bab, 27 pasal, 164 ayat, 1 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan
  • 29 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan
  • 29 bab, 27 pasal, 183 ayat, 2 pasal Aturan Peralihan, dan 3 pasal Aturan Tambahan
  • 26 bab, 38 pasal, 151 ayat, 2 pasal Aturan Peralihan, dan 1 pasal Aturan Tambahan
Jawaban : a
Sebelum dilakukan amendemen, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan. Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.

367. Undang-Undang Dasar Serikat 1949 (UUD RIS 1949) berlaku pada periode ...
  • 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949
  • 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950
  • 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959
  • 5 Juli 1959 - 1966
  • 11 Maret 1966 - 21 Mei 1998
Jawaban : b
Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950). Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Ini merupakan perubahan dari UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan.

368. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) berlaku pada periode ...
  • 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949
  • 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950
  • 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959
  • 5 Juli 1959 - 1966
  • 11 Maret 1966 - 21 Mei 1998
Jawaban : c
Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959). Pada periode UUDS 1950 ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal. Pada periode ini pula kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. 
Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Beberapa aturan pokok itu mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan Indonesia.

369. Diberlakukannya kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 merupakan salah satu isi dari Dekret presiden pada tanggal ...
  • 1 Maret 1959
  • 1 Juni 1959
  • 1 Juli 1959
  • 5 Juli 1959
  • 18 Agustus 1959
Jawaban : d
Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekret Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu.

370. Isi sila pertama pada piagam Jakarta yang diganti adalah ...
  • Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan hukum Islam
  • Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk - pemeluknya
  • Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan ibadah agama Islam bagi pemeluk - pemeluknya
  • Ketuhanan dengan kewajiban mengamalkan ajaran Islam bagi pemeluk - pemeluknya
  • Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan hukum - hukum Islam
Jawaban : d
Pada tanggal 18 Agustus 1945, dilakukanlah sidang PPKI pertama. Sidang ini sekaligus melakukan pengesahan UUD 1945 dimana istilah 'Mukaddimah' diubah menjadi 'pembukaan'. Kemudian, sila pertama yang berisi kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya, diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Alasan dilakukan perubahan ini adalah karena hal itu merupakan usulan dari masyarakat di Indonesia Timur agar menghilangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta yaitu "…dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya …" Mereka menganggap bahwa kalimat pada bagian tersebut tidak mengikat mereka, dan hanya menyangkut rakyat yang memeluk agama Islam. Dengan tercantumnya ketetapan seperti itu di dalam suatu dasar yang menjadi pokok UUD 1945, berarti mengadakan diskriminasi terhadap golongan minoritas. Jika diskriminasi itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia.

Soal 371-380

371. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan ... dan diresmikan oleh ....
  • Menteri Keuangan, Presiden
  • DPD, Presiden
  • DPD, MPR
  • DPD, DPR
  • MPR, Presiden
Jawaban : b
Pasal 23F ayat (1) UUD 1945 : Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

372. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada ...
  • Presiden dan Menteri Keuangan
  • Menteri Keuangan
  • MPR dan DPR
  • DPR, DPD, dan DPRD
  • Menteri Keuangan, DPR, DPD, dan DPRD
Jawaban : d
Pasal 23E ayat (2) UUD 1945 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

373. Dibawah ini yang tidak dipilih dipilih langsung oleh rakyat adalah ...
  • DPR
  • BPK
  • DPD
  • DPRD
  • Presiden
Jawaban : b
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

374. Yang berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang adalah ...
  • Mahkamah Agung
  • Mahkamah Konstitusi
  • Komisi Yudisial
  • Badan Pemeriksa Keuangan
  • Presiden
Jawaban : a
Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

375. Calon Hakim Agung diusulkan oleh ... kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
  • DPRD
  • Komisi Yudisial
  • BPK
  • MK
  • MA
Jawaban : b
Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 : Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

376. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim merupakan wewenang dari ...
  • DPR
  • MPR
  • Komisi Yudisial
  • Presiden
  • Mahkamah Konstitusi
Jawaban : c
Pasal 24B ayat (1) : Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

377. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh ...
  • Presiden
  • MPR
  • DPR
  • MA
  • MK
Jawaban : a
Pasal 24B ayat (3) : Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

378. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum merupakan tugas dari ...
  • Mahkamah Agung
  • Mahkamah Konstitusi
  • Komisi Yudisial
  • DPR
  • Pengadilan Negeri
Jawaban : b
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.


379. Mahkamah Konstitusi mempunyai ... orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden.
  • 5
  • 9
  • 12
  • 15
  • 32
Jawaban : b
Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 : Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

380. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hal ini tercantum didalam UUD 1945 pada pasal 28E ayat ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Jawaban : c
Pasal 28E :
  1. Ayat 1 : Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
  2. Ayat 2 : Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
  3. Ayat 3 : Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Soal 381-390

381. PPKI diketuai oleh ...
  • Ir. Soekarno
  • Mr. Soepomo
  • Dr. Radjiman Wideodiningrat
  • Ahmad Soebardjo
  • Mohammad Yamin
Jawaban : a
PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya sudah dibentuk BPUPKI, kemudian dibubarkan oleh Jepang dan dibentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Izin pembentukan badan ini diberikan oleh Hisaichi Terauchi, seorang marsekal Jepang yang berada di Saigon.

382. Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang. Selanjutnya tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah ... orang.
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Jawaban : b
Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang (12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa). Selanjutnya tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah 6 orang.

383. Wakil ketua PPKI adalah ...
  • Moh Yamin
  • Soepomo
  • Ahmad Soebardjo
  • Moh Hatta
  • Dr. Radjiman Wideodiningrat
Jawaban : d
Anggota PPKI berjumlah 21 orang, yang kemudian bertambah enam orang tanpa sepengetahuan Jepang. PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno dan wakilnya Mohammad Hatta.

384. PPKI mengadakan sidang sebanyak ... kali.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Jawaban : c
PPKI mengadakan sidang sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, 19 Agustus 1945, dan 22 Agustus 1945.

385. UUD 1945 disahkan oleh PPKI tanggal ...
  • 1 Juni 1945
  • 22 Juni 1945
  • 7 Agustus 1945
  • 17 Agustus 1945
  • 18 Agustus 1945
Jawaban : e
UUD 1945 disahkan oleh PPKI menjadi dasar negara pada sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945.

386. Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, selain menetapkan Ir.Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden, juga dilakukan...
  • Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi
  • Pembentukan BKR ( Badan Keamanan Rakyat)
  • Pembubaran panitia sembilan
  • Pembentukan PNI
  • Penetapan UUD 1945
Jawaban : e
Hasil Sidang Pertama PPKI 18 Agustus 1945 :
  1. Pengesahan UUD 1945
  2. Penetapan Ir.Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden.
  3. Pembentukan Komite Nasional

387. SIdang kedua PPKI diadakan pada tanggal ...
  • 17 Agustus 1945
  • 18 Agustus 1945
  • 19 Agustus 1945
  • 21 Agustus 1945
  • 22 Agustus 1945
Jawaban : c
PPKI mengadakan sidang sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, 19 Agustus 1945, dan 22 Agustus 1945.

389. SIdang ketiga PPKI diadakan pada tanggal ...
  • 17 Agustus 1945
  • 18 Agustus 1945
  • 19 Agustus 1945
  • 20 Agustus 1945
  • 22 Agustus 1945
Jawaban : e
PPKI mengadakan sidang sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, 19 Agustus 1945, dan 22 Agustus 1945.

390. Penetapan 12 Kementerian Kabinet Dalam Lingkungan Pemerintahan merupakan hasil sidang ... PPKI.
  • I
  • II
  • III
  • IV
  • V
Jawaban : b
Hasil Sidang PPKI Kedua Tanggal 19 Agustus 1945 : dibaginya wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, pembentukan Komite Nasional (daerah), dan menetapkan 12 Kementerian Kabinet Dalam Lingkungan Pemerintahan

Soal 391-400

391. PNI diketuai oleh ...
  • Moh Yamin
  • Achmad Soebardjo
  • Amir Syamsudin
  • Soekarno
  • Supriyadi
Jawaban : d
PNI diketuai oleh Ir.Soekarno. Pembentukan PNI pada awalnya ditujukan sebagai satu-satunya partai diIndonesia dengan tujuan yang seperti disebutkan dalam risalah sidang PPKU yaitu mewujudkan negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan kedaulatan rakyat. Namun dalam perkembangannya muncul maklumat pada tanggal 31 Agustus 1945 yang berisikan penundaan segala kegiatan yang dilakukan PNI yang akhirnya dilimpahkan kepada KNIP. Sejak saat itu gagasan yang hanya ada satu partai di Indonesia tidak pernah lagi dimunculkan.

392. Dibawah ini yang bukan merupakan 8 provinsi yang ditetapkan Sidang II PPKI adalah ...
  • Sumatera
  • Jawa Barat
  • DKI Jakarta
  • Maluku
  • Sulawesi
Jawaban : c
Hasil Sidang II PPKI membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi meliputi wilayah Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Setiap provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur yang segaligus telah ditetapkan juga pada sidang kedua ini.

393. Hasil Sidang II PPKI menetapkan ... Kementerian Kabinet Dalam Lingkungan Pemerintahan.
  • 8
  • 9
  • 12
  • 22
  • 33
Jawaban : c
Hasil Sidang PPKI Kedua Tanggal 19 Agustus 1945 : dibaginya wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, pembentukan Komite Nasional (daerah), dan menetapkan 12 Kementerian Kabinet Dalam Lingkungan Pemerintahan.

394. Slah satu hasil Sidang Pertama PPKI 18 Agustus 1945 adalah menetapkan Ir.Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden yang merupakan usul dari ...
  • Sukarni
  • Moh Yamin
  • Soepomo
  • Otto Iskandardinata
  • Ahmad Soebardjo
Jawaban : d
Penetapan Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden diusulkan oleh Otto Iskandardinata secara aklamasi.

395. Pemilu pertama di Indonesia dilakukan pada tahun ...
  • 1945
  • 1949
  • 1955
  • 1959
  • 1966
Jawaban : c
Pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang dilakukan untuk memilih anggota-anggota parlemen (DPR) dan Konstituante (Lembaga yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara).

396. Pemilu pertama kali di Indonesia dilakukan pada tahun 1955 untuk memilih ...
  • Anggota-anggota parlemen (DPR) dan Konstituante
  • Presiden dan Wakil Presiden
  • Presiden, Wakil Presiden, dan Anggota-anggota DPR
  • Anggota Dewan Konstituante
  • Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota
Jawaban : a
Pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang dilakukan untuk memilih anggota-anggota parlemen (DPR) dan Konstituante (Lembaga yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara).

397. Urutan yang mendapatkan suara terbanyak pada pemilu 1955 adalah ...
  • PNI, PKI, Masyumi, Nahdlatul Ulama
  • PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PKI
  • Nahdlatul Ulama, Masyumi, PKI, dan PNI
  • PKI, Nahdlatul Ulama, PNI, dan Masyumi
  • Masyumi, PKI, PNI, dan Nahdlatul Ulama
Jawaban : b
Pada pemilu 1955, hanya 28 kontestan (tiga diantaranya perseorangan) yang berhasil memperoleh kursi. Empat partai besar secara berturutturut memenangkan kursi: Partai Nasional Indonesia (57 kursi/22,3%), Masyumi (57 kursi/20,9%), Nahdlatul Ulama (45 kursi/18,4%), dan Partai Komunis Indonesia (39 kursi/15,4%).

398. Dibawah ini yang bukan merupakan empat partai besar secara berturut-turut memenangkan kursi pada pemilu 1955 adalah ...
  • Nahdlatul Ulama
  • PKI
  • PNI
  • Golkar
  • Nahdlatul Ulama
Jawaban : d
Pada pemilu 1955, hanya 28 kontestan (tiga diantaranya perseorangan) yang berhasil memperoleh kursi. Empat partai besar secara berturutturut memenangkan kursi: Partai Nasional Indonesia (57 kursi/22,3%), Masyumi (57 kursi/20,9%), Nahdlatul Ulama (45 kursi/18,4%), dan Partai Komunis Indonesia (39 kursi/15,4%).

399. Dibawah ini yang bukan merupakan cara terbentuknya negara adalah ...
  • Occupatie
  • Separatie
  • Treaties
  • Fusi
  • Inovatie
Jawaban : c
Cara terbentuknya negara :
  1. Occupatie: pendudukan suatu wilayah yang semula tidak bertuan oleh sekelompok manusia/ suatu bangsa yang kemudian mendirikan negara di wilayah tersebut. Contoh: Liberia yang diduduki budak-budak Negro yang dimerdekakan pada tahun 1847.
  2. Separatie: Suatu wilayah yang semula merupakan bagian dari negara tertentu, kemudian memisahkan diri dari negara induknya dan menyatakan kemerdekaan. Contoh: Belgia pada tahun 1839 melepaskan diri dari Belanda.
  3. Fusi: beberapa negara melebur menjadi satu negara baru. Contoh: pembentukan Kerajaan Jerman pada tahun 1871.
  4. Inovatie: Suatu negara pecah dan lenyap, kemudian di atas bekas wilayah negara itu timbul negara(-negara) baru. Contoh: pada tahun 1832 Colombia pecah menjadi negara-negara baru, yaitu Venezuela dan Colombia Baru.
  5. Cessie: penyerahan suatu daerah kepada negara lain. Contoh: Sleeswijk diserahkan oleh Austria kepada Prusia (Jerman).
  6. Accessie: bertambahnya tanah dari lumpur yang mengeras di kuala sungai (atau daratan yang timbul dari dasar laut) dan menjadi wilayah yang dapat dihuni manusia sehingga suatu ketika telah memenuhi unsur-unsur terbentuknya negara.
  7. Anexatie: penaklukan suatu wilayah yang memungkinkan pendirian suatu negara di wilayah itu setelah 30 tahun tanpa reaksi yang memadai dari penduduk setempat.
  8. Proklamasi: pernyataan kemerdekaan yang dilakukan setelah keberhasilan merebut kembali wilayah yang dijajah bangsa/ negara asing. Contoh: Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

400. Pendudukan suatu wilayah yang semula tidak bertuan oleh sekelompok manusia/ suatu bangsa yang kemudian mendirikan negara di wilayah tersebut adalah ...
a. Inovatie
b. Occupatie
c. Separatie
d. Cessie
e. Accessie
Jawaban : b
Jawabanb


Warning!
Anda telah mengakses sebagian dari soal SKD CPNS. Untuk mengakses ribuan soal lagi, silahkan klik tautan berikut ini.

Posting Komentar