TWK Bagian 16

• Pemanfaatan sumber daya alam yang kurang efektif
• Tingginya resiko konflik sosial
• Kurangnya kritik dan saran dari masyarakat
• Adanya dualisme fungsi lembaga negara
• Kekuasaan presiden dominan dan cenderung bersifat personal

• Motivasi spiritual
• Pernyataan kemerdekaan
• Motivasi terhadap kemerdekaan
• Tujuan dan cita-cita negara
• Susunan negara

• Momentum pernyataan kemerdekaan
• Kemerdekaan harus diisi oleh program pembangunan
• Kehidupan seimbang antara kebutuhan spiritual dan materiel
• Motivasi luhur dan spiritual terhadap kemerdekaan
• Kemerdekaan adalah tujuan akhir negara Indonesia

• Pembangunan nasional didasarkan pada kekuatan spiritual yang luhur
• Pembangunan nasional harus dilakukan oleh segenap rakyat Indonesia
• Keberhasilan pembangunan harus didasarkan pada keadilan sosial
• Mengedepankan musyawarah mufakat dalam perumusan rencana pembangunan nasional
• Adanya kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan nasional dilakukan oleh seluruh warga negara

• Naskah baru menggantikan naskah asli sebelumnya
• Naskah asli UUD 1945 digantikan dengan naskah perubahan
• Penggabungan antara naskah asli dengan naskah pembaruan
• Naskah asli UUD 1945 dipertahankan dan naskah pembaruan dilekatkan pada naskah asli
• Naskah asli digabungkan dengan naskah pembaruan UUD 1945 ditambah dengan aturan-aturan peralihan

• Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik
• Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan UU
• Negara Indonesia adalah negara hukum
• Presiden memiliki kekuasaan eksekutif
• Bentuk susunan negara Indonesia adalah republik

• Kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif
• Kekuasaan legislatif, federatif, dan yudikatif
• Kekuasaan eksekutif, fedratif dan legislatif
• Kekuasaan eksaminatif, eksekutif, dan federatif
• Kekuasaan eksaminatif, federatif, dan eksekutif

• Pembukaan, batang tubuh, pasal-pasal
• Pembukaan, GBHN, batang tubuh, dan pasal-pasal
• Pembukaan dan pasal-pasal
• Pembukaan, pasal-pasal aturan peralihan
• Pembukaan, bab-bab, dan ayat-ayat

• Pasal 3 UUD 1945
• Pasal 37 UUD 1945
• Tap MPR No. IX MPR/1999
• Tap MPR No. IX MPR/2000
• Tap MPR No. IX MPR/2001

1. Perubahan dilaksanakan dengan adendum
2. Mempertegas sistem presidensial
3. Tidak mengubah pembukaan UUD 1945
4. Perubahan terhadap bentuk negara dapat dilakukan
5. Harus sesuai persetujuan DPR sebanyak 1/3 dari jumlah anggota

• 1, 2, dan 4
• 1, 2, 3, dan 4
• 1, 2, dan 3
• 2, 3, dan 4
• 3, 4, dan 5

Soal 771-780

• DPR
• DPRD
• Presiden
• MK
• MPR

• Keseluruhan hukum
• UUD 1945
• Peraturan perundang-undangan
• Lembaga MPR
• Pancasila

• Amnesti
• Rehabilitasi
• Abolisi
• Grasi
• Remisi

• Menghormati keberadaan suku budaya sebagai kesatuan
• Negara mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia
• Keberadaan masyarakat adat harus diatur dan diperhatikan dalam sistem pemerintahan
• Kebijakan untuk melestarikan budaya menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia
• Keberadaan adat istiadat di wilayah NKRI harus dilindungi oleh negara

• Religius
• Humanitas
• Sosialitas
• Nasionalisme
• Sovereinitas

• Pendekatan kultural
• Pendekatan edukasi
• Pendekatan personal
• Pendekatan Struktural
• Pendekatan hukum

• Memberikan ruang terbuka untuk menyalurkan ide dan kreativitas
• Mewajibkan dalam kegiatan sekolah untuk ikut dalam kesenian
• Patuh terhadap hukum dan tata peraturan
• Menonton pertunjukan wayang kulit
• Membuat keputusan bersama dalam sebuah musyawarah

• Kurangya kesadaran terhadap hukum
• Lemahnya pendidikan dasar
• Minimnya pengawasan yang dilakukan oleh sekolah
• Kurangnya bimbingan konseling pada peserta didik
• Lunturnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila

• Megawati Soekarno Putri
• B.J. Habibie
• Taufik Kemas
• Amien Rais
• Samuel Simanjuntak

• Indonesia adil dan makmur
• Semangat nasionalisme secara universal
• Nilai-nilai dasar negara
• Perwujudan persatuan dan kesatuan
• Sistem pemerintahan yang stabil

• Inkonsistensi parlemen dalam menjalankan pemerintahan
• Hasil parlemen tidak pro rakyat
• Presiden tidak memiliki kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan
• Penjaminan HAM terbengkalai
• Kekuasaan pemerintahan tidak memiliki hubungan dengan rakyat

• Tanggal 17 Agustus 1945
• Tanggal 18 Agustus 1945
• Tanggal 16 Agustus 1945
• Tanggal 30 Mei 1945
• Tanggal 29 Mei 1945

• Tidak membedakan antara hukum privat dan hukum publik
• Ketaatan hukum diatur dalam UU
• Sistem hukum Indonesia memiliki tata urutan peraturan perundang-undangan
• Setiap warga negara memiliki kecakapan hukum
• Negara tidak mengenal pengkhususan peradilan terhadap sebagaian warga negara

• Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan
• Angggota DPR berasal dari kader parpol koalisi
• Susunan kabinet terdiri atas menteri dalam koalisi
• Anggota MPR terdiri atas DPR dan DPD
• Jabatan struktural Komisi Yudisial diisi oleh anggota DPR dan DPRD

• Cita-cita negara
• Semangat kebangsaan kolektif
• Motivasi kemerdekaan
• Bentuk dan susunan negara
• Semangat religius kebangsaan

• Menjadi anggota PBB
• Pengukuhan sumber hukum
• Perancangan UUD 1945
• Rancangan UU HAM
• Ratifikasi konvensi HAM

• Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan
• Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
• Kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR
• Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu
• Pembuatan kebijakan dlakukan oleh DPR, DPD, dan MPR

• Pancasila merupakan pelopor terbentuknya NKRI
• Pancasla dan NKRI memiliki kedudukan yang sama
• NKRI merupakan sumber kekuatan nasional
• Pancasila sebagai pandangan hidup dalam menjaga NKRI
• NKRI merupakan kekuatan nasional

• Hak preroogratif
• Hak eksekutif
• Hak inisiatif
• Hak kepala pemerintah
• Hak kepala negara

• Badan legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan eksekutif
• Badan eksekutif lebih stabil  karena tidak ada intervensi dari parlemen
• Susunan kabinet terdiri atas koalisi mayoritas
• Adanya kejelasan masa jabatan badan eksekutif
• Kemudahan penyusunan program pemerintah oleh badan eksekutif sesuai masa jabatan

Soal 791-800

• Individualisme
• Pluralisme
• Sosialisme
• Ethosentrisme
• Liberalisme dan pluralisme

• NKRI dapat dicapai dengan semangat persatuan
• Bhineka Tunggal Ika merupakan tujuan kebersamaan
• Persamaan derajat pada seluruh rakyat Indonesia
• Kesempurnaan NKRI bukan berasal dari semangat kebinekaan
• Negara kesatuan bukan tujuan utama semboyan Bhineka Tunggal Ika

• Menjalin komunikasi terbuka terhadap negara asing untuk kepentingan negara
• Berkiprah di luar negeri demi memajukan negara Indonesia
• Menolak penjaminan HAM karena sering terjadi pelanggaran
• Berpartisipasi dalam mempengaruhi kebijakan sesuai prinsip humanity
• Memanfaatkan teknologi untuk membangun martabat bangsa

• Ikut serta dalam usaha pembelaan negara
• Mengikuti pendidikan dasar
• Menjunjung tinggi hukum nasional
• Menghormati kebebasan seseorang
• Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan

• Paling tinggi derajatnya
• Merasa kaya akan budaya nasional
• Memiliki kesamaan visi
• Dapat hidup sendiri
• Mampu memenuhi kebutuhan

• Traktat
• Konstitusi
• Konvensi
• Dasar negara
• Yurisprudensi

• Sistem sosial masyarakat
• Peraturan perundang-undangan
• Sikap dan perilaku masyarakat
• Pandangan hidup bangsa
• Adanya adat istiadat daerah

• Supersemar
• B. Pancasila sila ke-3
• C. Pembukaan UUD 1945 alinera ke-1
• D. Pembukaan UUD 1945 alinera ke-2
• E. Pembukaan UUD 1945 alinera ke-4

• Presidensial
• Monarki
• Parlementer
• Kesatuan
• Republik