TWK Bagian 30

1.451. Negara dengan luas wilayah terkecil di dunia adalah

1.452. FAO adalah organisasi PBB yang mengurusi masalah

1.453. Runtuhnya negara Yugoslavia akibat dari

1.454. PBB terbentuk pada tanggal

1.455. PBB mempunyai anggota tetap dewan keamanan. Yang menjadi anggota tetap dewan keamanan PBB ada 5 negara besar, yaitu

1.456. Norma mampu mengendalikan perilaku manusia dalam masyarakat. Bentuk kalimat pasif dari kalimat tersebut adalah

1.457. Paham semua golongan senantiasa hanya berpijak, bertitik tolak dan bertolak ukur dari pancasila yang merumuskannya terdapat dalam

1.458. Kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan dan kewajiban menjunjung hukum dari pemerintahan dengan tidak ada kecualinya adalah bunyi

1.459. Sesuai dengan pasal 23 E ayat (2) hasil pemeriksaaan keuangan negara diserahkan kepada

1.460. Paragraf kedua teks proklamasi merupakan pernyataan pengalihan kekuasaan yang diusulkan oleh

1.461. Sistem pemerintahan Republik Indonesia berbentuk

1.462. Berapa presentase anggaran pendidikan yang diprioritaskan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara

1.463. Perencanaan umum pembanguan nasional yang merupakan penjabaran GBHN adalah

264. Masalah kependudukan dan sosial budaya termasuk pergeseran nilai dan perkembangan aspirasi rakyat yang dinamis merupakan

1.465. Sasaran dan tujuan dari pembangunan nasional jangka panjang adalah

1.466. Dinas-dinas di provinsi merupakan unsur pemerintah provinsi yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah gubernur melalui

1.467. Akibat dari adanya perbedaan pedoman penentuan kewarganegaraan oleh masing- masing negara maka seseorang dapat menjadi

A. Lus soli, lus sanguinis

B. Lus constituendum

C. Patrida, bipatrida

D. Lus constitutum

E. Lus poenale

Pembahasan

C. Patrida, bipatrida

1.468. Faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya dominasi politik dan ekonomi VOC di Indonesia adalah faktor-faktor berikut, kecuali

A. Konflik-konflik yang terjadi di antara penguasa lokal di Indonesia

B. Strategi dagang Belanda yang lebih unggul dari pedagang lokal

C. Bterjadinya kerjasama antara Belanda dengan penguasa lokal

D. Simpati pedagang lokal terhadap Belanda

E. Kebodohan pedagang Indonesia

Pembahasan

A. Konflik-konflik yang terjadi di antara penguasa lokal di Indonesia

1.469. Pada masa Orde Baru untuk meredam konflik ideologis maka Orde Baru membangun konsep baru tentang demokrasi yang dikenal

A. Feodal militeris

B. Feodal oligarkis

C. Diktator militeris

D. Demokratis pancasila

E. Konstitusional demokratis

Pembahasan

D. Demokratis pancasila

1.470. Penghargaan presiden kepada sesorang dalam memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan apabila seseorang tersebut telah melakukan tindakan

A. Menyelamatkan negara dari ancaman bahaya

B. Menciptakan kondisi negara semakin baik

C. Melakukan tindakan yang menguntungkan negara

D. Memberi kekuasaan negara lain terhadap negara kita

E. Mendalami ilmu pengetahuan di negara lain

Pembahasan

A. Menyelamatkan negara dari ancaman bahaya

1.471. Berdasarkan undang-undang, hakim Mahkamah Konstitusi dapat diberhentkan dengan tidak hormat, antara lain apabila

A. Mengundurkan diri

B. Telah berusia 67 tahun

C. Masa jabatannya telah berakhir

D. Sakit jasmani atau rohani secara terus menerus

E. 5 kali berturut-turut tidak hadir dalam persidangan

Pembahasan

E. 5 kali berturut-turut tidak hadir dalam persidangan

1.472. Salah satu yang menjadi pertimbangan utama terjadi pemindahan pegawai negeri sipil adalah

A. Permintaan pegawai negeri yang bersangkutan

B. Penerapan hukum atas pelanggaran

C. Sebagai upaya pemerataan penghasilan

D. Agar pegawai dapat merasakan kebersamaan

E. Sebagai unsur perekat dan pemersatu bangsa

Pembahasan

A. Permintaan pegawai negeri yang bersangkutan

1.473. Perhatikan hal di bawah ini!

1) Pancasila

2) UUD 1945

3) Pembukaan UUD 1945

4) Tap MPR

5) Peraturan Pemerintah

6) UU

7) Keppres

Tata ururtan perundang-undangan di Indonesia yang benar ditunjukkan oleh nomor

A. 1, 3, 4, 6, 5, 7

B. 1, 2, 4, 5, 6, 3

C. 2, 3, 4, 6, 7, 1

D. 1, 3, 5, 6, 7, 2

E. 3, 4, 6, 7, 1, 2

Pembahasan

A. 1, 3, 4, 6, 5, 7

1.474. Negara merupakan organisasi kemasyarakatan yang bertujuan mengatur serta menyelenggarakan masyarakat yang terdiri atas jabatanjabatan. Pernyataan ini adalah pengertian negara ditinjau dari segi

A. Organisasi sosial

B. Organisasi politik

C. Organisasi rakyat

D. Organisasi kesusilaan

E. Organisasi kekuasaan

Pembahasan

E. Organisasi kekuasaan

1.475. Contoh wilayah ekstra teritorial Indonesia sebagai salah satu unsur negara adalah...

A. Pulau-pulau kecil dari negara Indonesia

B. Kapal Indonesia yang berlayar di Nusantara

C. Pulau-pulau Indonesia yang belum ada penghuni

D. Kantor dan halaman kedutaan besar Indonesia di Malaysia

E. Kantor dan halaman kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta

Pembahasan

D. Kantor dan halaman kedutaan besar Indonesia di Malaysia

1.476. Negara Indonesia dapat melakukan naturalisasi istimewa kepada orang asing, apabila

A. Barjasa bagi negara Indonesia

B. Mendapat persetujuan dari DPR

C. Pernah tinggal lama di Indonesia

D. Mempunyai keturunan di Indonesia

E. Mendirikan perusahaan besar di Indonesia

Pembahasan

A. Barjasa bagi negara Indonesia

1.477. Orang utama PBB yang berfungsi membuat rekomendasi tentang prinsip kerja sama internasional dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional adalah

A. Sekretariat

B. Majelis Umum

C. Dewan Perwalian

D. Dewan Keamanan

E. Dewan Ekonomi dan Sosial

Pembahasan

D. Dewan Keamanan

1.478. Dua fungsi kepala daerah adalah sebagai kepala daerah otonom dan kepala daerah wilayah. Yang membedakan daerah otonom dengan wilayah adalah terdapat pada

A. Identitas pekerjaan

B. Sumber urusan yang menjadi tugasnya

C. Kualifikasi sumber daya manusianya

D. Wilayah kekuasaannya

E. Manajemen pemerintahannya

Pembahasan

E. Manajemen pemerintahannya

1.479. Yang tidak termasuk badan peradilan yang ada di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 1970 yaitu

A. Peradilan umum

B. Peradilan agama

C. Peradilan tata usaha Negara

D. Peradilan militer

E. Peradilan adat

Pembahasan

E. Peradilan adat

1.480. Berdasarkan isi masalah yang diaturnya, hukum terdiri atas

A. Hukum material

B. Hukum tertulis

C. Hukum public

D. Hukum formal

E. Hukum nasional

Pembahasan

C. Hukum public

1.481. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya

A. Tidak bertanggung jawab kepada presiden

B. Ditetapkan oleh DPR

C. Ditetapkan oleh MPR

D. Tidak dibatasi undang-undang

E. Terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah

Pembahasan

A. Tidak bertanggung jawab kepada presiden

1.482. Beberapa jenis kebijaksanaan perdagangan internasional antara lain tarif, subsidi, pengendalian devisa, kuota, dan dumping. yang termasuk kebijaksanaan impor adalah

A. Pengedalian devisa, tarif, dan subsidi

B. Kuota, subsidi, tariff

C. Kuota. pengendalian devisa, dan subsidi

D. Kuota. pengendalian devisa, dan tariff

E. Pengendalian devisa, kuota, dan dumping

Pembahasan

D. Kuota. pengendalian devisa, dan tariff

1.483. Perbedaan antara wilayah teritorial suatu negara dengan wilayah ekstrateritorial adalah

A. Merupakan wilayah tambahan

B. Merupakan wilayah bebas

C. Secara nyata berada di wilayah negara lain

D. Berada di dalam maupun di luar wilayah Negara

E. Meliputi darat, laut, dan udara

Pembahasan

B. Merupakan wilayah bebas

1.484. Presiden membentuk dan mengangkat Badan Pertimbangkan Pendidikan Nasional (BPPN) sebagai bentuk atau perwujudan

A. Pengawasan pemerintah dalam pengadilan mutu pendidikan

B. Lembaga non pemerintah yang bergerak dalam bidang pendidikan

C. Lembaga pembantu presiden dalam pembangunan pendidikan

D. Keikutsertaan masyarakat dalam penentuan kebijakan pemerintah

E. Institusi nondepartemen dalam perumusan kebijakan pendidikan

Pembahasan

C. Lembaga pembantu presiden dalam pembangunan pendidikan

1.485. Program tansmigrasi akan lebih efektif apabila dijalankan dengan

A. Peningkatan sarana social

B. Penyiapan lapangan transportasi

C. Perumahan yang memadai

D. Penyediaan lapangan kerja

E. Pemerataan lapangan kerja

Pembahasan

D. Penyediaan lapangan kerja

1.486. Apabila diperhatikan dengan seksama, kunci utama bagi keberhasilan berbagai upaya dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini adalah

A. Pembinaan kesadaran warga Negara

B. Pengebangan proyek-proyek yang strategis

C. Pungutan pajak yang proporsional

D. Penegakan hukum secaa konsisten

E. Peningkatan usaha kecil

Pembahasan

D. Penegakan hukum secaa konsisten

1.487. Sasaran perbaikan struktur politik yang demokratis pada intinya ialaha adanya keseimbangan, adanya peningkatan kinerja lembaga- lembaga negara, serta adanya

A. Pemisahan kekuasaan secara tegas

B. Pengawasan yang ketat

C. Kebebasan pers

D. Kemauan pimpinan nasional

E. Dominasi partai politik

Pembahasan

A. Pemisahan kekuasaan secara tegas

1.488. Fungsi pembukaan UUD 1945 alinea IV, yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida di Indonesia menjadi

A. Filter bagimasuknyabudayaasing

B. Sumber budayabangsa

C. Petunjuk pelaksanaanperaturan

D. Sumber hukum yang berlaku

E. Ciri dan karakteristik bangsa

Pembahasan

E. Ciri dankarakteristik bangsa

1.489.Hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang disebut

A. Ius Constituendum

B. Hukum Alam

C. Hukum Asasi

D. Ius Constitutium

E. Ius Sanguinis

Pembahasan

A. Ius Constituendum

1.490. Berikut ini merupakan kekuasaan presiden, kecuali

A. Memberikan grasi dan rehabilitasi

B. Memgang kekuasaan tertinggi AD, AL, dan AU

C. Menyatakan Negara dalam keadaan bahaya

D. Memberikan gelar kehormatan

E. Membuat undang-undang

Pembahasan

E. Membuat undang-undang

1.491. Pada hakikatnya setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Aturan dasar ini tercantum dalam UUD 1945

A. Bab X Pasal 27 (1)

B. Bab X Pasal 27 (2)

C. Bab X Pasal 28 (1)

D. Bab XII Pasal 30 (1)

E. Bab XII Pasal 30 (2)

Pembahasan

D. Bab XII Pasal 30 (1)

1.492. Peraturan mengenai warga Negara dan penduduk terdapat dalam UUD 1945 amandemen berikut ini

A.  Pasal 25, 21, 22

B.  Pasal 26, 27, 28

C.  Pasal 23, 22, 21

D.  Pasal 30, 32, 33

E. Pasal 5, 6, 8

Pembahasan

B.  Pasal 26, 27, 28

1.493. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 (amandemen) yaitu

A. Pasal 31 ayat 1

B. Pasal 32 ayat 1

C. Pasal 33 ayat 1

D. Pasal 34 ayat 1

E. Pasal 35 ayat 1

Pembahasan

C. Pasal 33 ayat 1

1.494. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hal tersebut tercantum dalam UUD 1945 (amandemen) pasal

A. 27 A ayat 1

B. 22 C ayat 1

C. 22 D ayat 1

D. 28 D ayat 3

E. 25 A ayat 1

Pembahasan

D. 28 D ayat 3

1.495. Pasal 22 C ayat 3 UUD 1945 amandemen berbunyi

A. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun

B. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam dua tahun

C. DPR bersidang sedikitnya dua kali dalam setahun

D. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun

E. DPR bersidang sedikitnya tiga kali dalam setahun

Pembahasan

A. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun

1.496. Usaha yang menguntungkan Belanda tetapi menyengsarakan rakyat Indonesia di bidang pertanian adalah

A. Kerja paksa

B. Tanam paksa

C. Kerja rodi

D. Romusa

E. Ladang berpindah

Pembahasan

B. Tanam paksa

1.497. Teks Sumpah Pemuda dibuat oleh

A. Moh. Yamin

B. M. Tabrani

C. Ir. Soekarno

D. Bung Hatta

E. Amir Syarifudin

Pembahasan

A. Moh. Yamin

1.498. Agresi militer I terjadi dikarenakan Belanda mengingkari perundingan

A. Linggarjati

B. Renville

C. Roem Royen

D. Giyanti

E. Meja Bundar

Pembahasan

A. Linggarjati

1.499. Indonesia menyelenggarakan Papera merupakan hasil dari perundingan

A. KMB

B. Trikora

C. Persetujuan New York

D. Pepera

E. Roem Royen

Pembahasan

C. Persetujuan New York

1.500. Anggota DPR mempunyai haki interpelasi, yakni hak untuk

A. Bertanya kepada pemerintah

B. Ikut menetapkan APBN

C. Melakukan penyeledikan

D. Melakukan perubahan terhadap RUU

E. Mengawasi jalannya pemerintahan

Pembahasan

A. Bertanya kepada pemerintah