TWK Bagian 32

1.551. Berdasarkan UUD 1945 amandemen keempat, 10 Agustus 2002, anggota MPR terdiri dari

1.552. Payung hukum yang dipakai untuk melakukan amandemen atau perubahan UUD 1945 adalah

1.553. Sebelum diamandemen, pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan DPR. Setelah diamandemen yang pertama, 19 Oktober 1999, pasal 5 ayat 1 berbunyi

1.554. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan dan dipilih secara langsung oleh rakyat, adalah berdasarkan pada

1.555. Dasar hukum bagi MPR untuk memberhentikan Presiden karena penghianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden, adalah

1.556. Berdasarkan UUD 1945 pasal 7C, maka pernyataan manakah yang benar ?

1.557. Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa jika terjadi kekosongan wakil presiden, maka Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR, yang akan ditetapkan dalam sidang MPR. Waktu penetapan calon presiden ini adalah maksimal

1.558. Jika terjadi kekosongan Presiden dan Wapres, maka tugas kepresidenan akan diisi sementara oleh :

1.559. Pasal 11 ayat 2 menyatakan bahwa jika Presiden membuat perjanjian internasional yang memberikan dampak luas bagi rakyat dengan terkait keuangan negara, maka harus melalui persetujuan

1.560. Presiden berhak membentuk Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, karena dijamin oleh UUD 1945 pasal

1.561. Penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) adalah berdasarkan amandemen UUD 1945 yang ke….

A. Amandemen pertama

B. Amandemen kedua

C. Amandemen ketiga

D. Amandemen keempat

E. Amandemen kelima

Pembahasan

D. Amandemen keempat 

1.562. Berdasarkan pasal 17 ayat 4 UUD 1945 berbunyi : "Pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementrian negara….. "

A. Adalah wewenang penuh Presiden

B. Adalah atas usul Presiden yang disetujui oleh DPR

C. Diatur dalam Undang-undang

D. Ditetapkan dalam Sidang Umum MPR

E. Ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan usul DPR

Pembahasan

C. Berdasarkan pasal 17 ayat 4 UUD 1945 berbunyi : "Pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementrian Negara Diatur dalam Undang-undang

1.563. Berdasarkan UUD 1945 pasal 14 ayat 1, Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan

A. Mahkamah Agung

B. Mahkamah Konstitusi

C. Mahkamah Militer

D. DPR

E. MPR

Pembahasan

A. Berdasarkan UUD 1945 pasal 14 ayat 1, Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung   

1.564. Berdasarkan UUD 1945 pasal 14 ayat 2, Presiden memberikan amnesty dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan

A. DPA

B. DPR

C. MPR

D. Mahkamah Agung

E. Jaksa Agung

Pembahasan

B. Berdasarkan UUD 1945 pasal 14 ayat 2, Presiden memberikan amnesty dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR

1.565. Pemberian gelar, tanda jasa dan kehormatan oleh Presiden, diatur dengan Undang-undang. Hal ini dinyatakan dalam UUD 1945 pasal

A. Pasal 12

B. Pasal 13

C. Pasal 14

D. Pasal 15

E. Pasal 16

Pembahasan

D. Pemberian gelar, tanda jasa dan kehormatan oleh Presiden, diatur dengan Undang-undang. Hal ini dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 15

1.566. Hubungan antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah tersebut. Hal ini didasarkan pada UUD 1945

A. Pasal 18A ayat 1

B. Pasal 18A ayat 2

C. Pasal 18

D. Pasal 19 ayat 1

E. Pasal 19 ayat 2

Pembahasan

A. Hubungan antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah tersebut. Hal ini didasarkan pada UUD 1945 Pasal 18A ayat 1      

1.567. Ketika masa Orde Baru pengelolaan keuangan Pusat-Daerah sangat timpang. Hampir semuanya dikuasai oleh pusat. Namun setelah era Reformasi ini, setelah UUD 1945 diamandemen, maka pengelolaan keuangan harus selaras dan adil. Hal ini tercantum dalam UUD 1945

A. Pasal 18 A ayat 1

B. Pasal 18

C. Pasal 19

D. Pasal 33

E. Pasal 18 A ayat 2

Pembahasan

E. Pengelolaan keuangan diatur dalam Pasal 18 A ayat 2

1.568. Kesatuan masyarakat hukum yang ada di Indonesia ini sebenarnya dihormati oleh negara. Hal ini sesuai dengan UUD 1945

A. Pasal 8

B. Pasal 9

C. Pasal 18 B ayat 2

D. Pasal 18 B ayat 1

E. Pasal 22

Pembahasan

C. Kesatuan masyarakat hukum yang ada di Indonesia ini sebenarnya dihormati oleh negara. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 

1.569. Berdasarkan UUD 1945 pasal 20, Presiden bersama DPR membahas Rancangan Undang-undang (RUU) lalu haruslah mendapatkan persetujuan bersama. Setelah RUU tersebut disepakati, lalu RUU tersebut akan disahkan oleh…

A. Mahkamah Konstitusi

B. Disahkan berdua, Presiden bersama DPR

C. Hakim Agung

D. Presiden

E. DPR

Pembahasan

D. Presiden 

1.570. Jika kita mengacu pada UUD 1945 pasal 19 ayat 3, maka dalam satu tahun, DPR minimal akan bersidang sebanyak

A. Satu kali

B. Dua kali

C. Tiga kali

D. Empat kali

E. Lima kali

Pembahasan

A. Dalam satu tahun, DPR minimal akan bersidang sebanyak satu kali

1.571. UUD 1945 pasal berapakah yang menyebutkan hak-hak DPR seperti hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, dan hak angket. ?

A. Pasal 20 A ayat 1

B. Pasal 20 A ayat 2

C. Pasal 20 A ayat 3

D. Pasal 20 A ayat 4

E. Pasal 20 A ayat 5

Pembahasan

B. Hak-hak DPR seperti hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, dan hak angket ada dalam Pasal 20 A ayat 2

1.572. Berdasarkan UUD 1945 pasal 20 A ayat 1, fungsi DPR adalah

A. Fungsi legislasi dan fungsi angket, serta fungsi pengawasan

B. Fungsi anggaran dan fungsi interpelasi

C. Fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan

D. Fungsi legislasi dan fungsi pengawan

E. Fungsi interpelasi, fungsi angket, fungsi pernyataan pendapat

Pembahasan

C. Berdasarkan UUD 1945 pasal 20 A ayat 1, fungsi DPR adalah Fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan

1.573. Pemilu di Indonesia harus dilaksanakan dengan LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil). Hal ini sesuai dengan pernyataan pada UUD 1945

A. Pasal 22 E ayat 1

B. Pasal 22 E ayat 2

C. Pasal 22 E ayat 3

D. Pasal 22 E ayat 4

E. Pasal 22 E ayat 5

Pembahasan

A. Pemilu di Indonesia harus dilaksanakan dengan LUBER JURDIL berdasarkan Pasal 22 E ayat 1       

1.574. Hal Keuangan diatur dalam UUD 1945 pada BAB VIII yaitu, pasal

A. Pasal 28

B. Pasal 22

C. Pasal 23

D. Pasal 24

E. Pasal 31

Pembahasan

C. Hal Keuangan diatur dalam UUD 1945 pada BAB VIII yaitu, pasal Pasal 23

1.575. Pasal 24 UUD 1945 berbicara mengenai

A. Kedaulatan Ekonomi

B. Kedaulatan wilayah negara

C. Kekuasaan kehakiman

D. Kekuasaan politik

E. Administrasi negara

Pembahasan

C. Pasal 24 UUD 1945 berbicara mengenai kekuasaan kehakiman

1.576. Yang berhak mengangkat hakim agung serta menegakkan kehormatan perilaku hakim menurut pasal 24B adalah

A. Komisi Yudisial

B. Mahkamah agung

C. Jaksa agung

D. DPR

E. Presiden

Pembahasan

A. Yang berhak mengangkat hakim agung serta menegakkan kehormatan perilaku hakim menurut pasal 24B adalah Komisi Yudisial 

1.577. Tugas Mahkamah konstitusi (MK) berdasarkan pasal 24C adalah berikut ini, kecuali

A. Menguji Undang-undang terhadap UUD

B. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara

C. Memutus pembubaran partai politik

D. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu

E. Memutus pemberhentian atau pembekuan lembaga negara

Pembahasan

E. Tugas Mahkamah konstitusi (MK) berdasarkan pasal 24C adalah : • Menguji Undang-undang terhadap UUD • Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara • Memutus pembubaran partai politik • Memutus perselisihan tentang hasil pemilu

1.578. Yang menjadi warga negara Indonesia menurut pasal 26 UUD 1945 adalah

 A. Hanya orang bangsa Indonesia asli

B. Orang Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara

C. Pribumi saja

D. Pribumi dan Inlander

E. Orang bangsa Indonesia dan keturunannya saja

Pembahasan

B. Yang menjadi warga negara Indonesia menurut pasal 26 UUD 1945 adalah Orang Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga Negara

1.579. Jika pemerintah yang terpilih tidak berusaha membuka lapangan pekerjaan bagi rakyatnya yang membutuhkan penghidupan, maka Pemerintah telah melanggar

A. Pasal 25

B. Pasal 27

C. Pasal 29

D. Pasal 31

E. Pasal 35

Pembahasan

B. Lapangan kerja dan penghidupan berkenaan dengan pasal 27

1.580. Jika seorang hakim menghukum tegas kepada rakyat kecil yang melanggar hukum namun justeru membebaskan seorang pejabat tinggi negara yang melanggar hukum ini berarti hakim tersebut telah melanggar kepastian hukum yang adil, serta tidak memberikan perlakuan sama di depan hukum. Ini bertentangan dengan

A. Pasal 28 D ayat 1

B. Pasal 28 D ayat 2

C. Pasal 28 D ayat 3

D. Pasal 28 D ayat 4

E. Pasal 28 D ayat 7

Pembahasan

A. Pasal 28 D ayat 1

1.581. Berikut adalah macam-macam Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui oleh pasal 28 I ayat 1. Kecuali

A. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani

B. Hak untuk hidup

C. Hak untuk tidak disiksa

D. Hak mendapatkan pekerjaan tetap

E. Hak untuk tidak diperbudak

Pembahasan

37. D. Macam-macam Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui oleh pasal 28 I ayat 1 adalah • Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani • Hak untuk hidup • Hak untuk tidak disiksa • Hak untuk tidak diperbudak • Hak beragama • Hak diakui sebagai pribadi dihadapn hukum • Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

1.582. Berikut adalah macam-macam tugas kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 30 ayat 4, kecuali :

A. Alat negara yang menjaga keamanan

B. Menjaga ketertiban

C. Melindungi masyarakat

D. Mengayomi masyarakat

E. Mengamankan perbatasan negara

Pembahasan

E. Tugas kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 30 ayat 4 adalah • Alat negara yang menjaga keamanan • Menjaga ketertiban • Melindungi masyarakat • Mengayomi masyarakat • Melayanai masyarakat • Menegakkan hukum

1.583. Sesuai dengan yang ditetapkan oleh UUD 1945 pasal 31 ayat 2, maka pemerintah wajib membiayai rakyat Indonesia untuk mendapatkan

A. Pendidikan dasar

B. Pendidikan menengah

C. Pendidikan dasar dan menengah

D. Pendidikan luar sekolah

E. Pendidikan tinggi

Pembahasan

A. Sesuai dengan yang ditetapkan oleh UUD 1945 pasal 31 ayat 2, maka pemerintah wajib membiayai rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dasar 

1.584. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Hal ini disebutkan oleh UUD 1945

A. Pasal 32

B. Pasal 33

C. Pasal 34

D. Pasal 35

E. Pasal 36

Pembahasan

A. Bahasa daerah diatur dalam pasal 32 UUD 45

1.585. Menurut pasal 34 UUD 1945, fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak harus disediakan oleh

A. Pemerintah

B. Menteri kesehatan

C. Negara

D. Departemen kesehatan

E. Ikatan dokter indonesia

Pembahasan

C. Menurut pasal 34 UUD 1945, fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak harus disediakan oleh Negara

1.586. Perubahan UUD diatur dalam pasal

A. Pasal 35

B. Pasal 36

C. Pasal 37

D. Pasal 38

E. Pasal 39

Pembahasan

C. Perubahan UUD diatur dalam pasal 37

1.587. Syarat mengubah UUD, sidang MPR harus dihadiri oleh setidaknya

A. 2/3 dari jumlah anggota MPR

B. 1/3 dari jumlah anggota MPR

C. 2/5 dari jumlah anggota MPR

D. 1/4 dari jumlah anggota MPR

E. 2/4 dari jumlah anggota MPR

Pembahasan

A. Syarat mengubah UUD, sidang MPR harus dihadiri oleh setidaknya 2/3 dari jumlah anggota MPR

1.588. Syarat pengubahan pasal-pasal UUD haruslah disetujui oleh MPR minimal sejumlah

A. 51 persen

B. 50 persen

C. Kurang lebih 50 persen

D. 50 persen plus 1

E. 51 persen plus 1

Pembahasan

D. Syarat pengubahan pasal-pasal UUD haruslah disetujui oleh MPR minimal sejumlah 50 persen plus 1

1.589. Bangsa Indonesia bertekad untuk menentang setiap bentuk penjajahan. Hal ini tertuang dalam Pembukaan UUD 1945

A. Alinea 1

B. Alinea 2

C. Alinea 3

D. Alinea 4

E. Alinea 5

Pembahasan

A. Bangsa Indonesia bertekad untuk menentang setiap bentuk penjajahan. Hal ini tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 1   

1.590. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat memuat tujuan bangsa Indonesia seperti berikut ini, kecuali :

A. Melindungi bangsa dan tanah air

B. Memajukan kesejahteraan umum

C. Mencerdaskan kehidupan bangsa

D. Ikut melaksanakan ketertiban dunia

E. Turut melindungi stabilitas kawasan

Pembahasan

E. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat memuat tujuan bangsa Indonesia seperti berikut ini : • Melindungi bangsa dan tanah air • Memajukan kesejahteraan umum • Mencerdaskan kehidupan bangsa • Ikut melaksanakan ketertiban dunia

1.591. Aturan peralihan UUD 1945 pasal III amandemen keempat tahun 2002, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi harus dibentuk selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum itu, tugas Mahkamah Konstitusi sementara diemban oleh

A. Komisi Yudisial

B. Hakim Agung

C. Jaksa Agung

D. Mahkamah Agung

E. DPR

Pembahasan

D. Mahkamah Agung 

1.592. Kedudukan UUD 1945 adalah sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini, kecuali :

A. Hukum dasar yang tertulis yang berlaku di Indonesia

B. Sumber hukum tertulis tertinggi yang berlaku di Indonesia

C. Konstitusi yang berlaku di Indonesia sejak 5 Juli 1959

D. Satu-satunya hukum dasar yang berlaku di Indonesia

E. Sebagian hukum dasar yang berlaku di Indonesia

Pembahasan

D. UUD 45 bukanlah satu-satunya hukum dasar yang berlaku di Indonesia 

1.593. Dalam kurun waktu 1945-1949 UUD 1945 belum dapat dilaksanakan dengan baik karena bangsa Indonesia masih sibuk dengan peperangan. Maka tugas legislatif diserahkan kepada KNIP melalui

A. Maklumat Wakil Presiden no. I

B. Maklumat Wakil Presiden no. II

C. Maklumat Wakil Presiden no. III

D. Maklumat Wakil Presiden no. IX

E. Maklumat Wakil Presiden no. X

Pembahasan

E. Maklumat Wakil Presiden no. X

1.594. Manipol USDEK Presiden Soekarno adalah kepanjangan dari

 A. UUD 45, Sosialisme Terpimpin, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia

B. UUD 45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia

C. UUD 45, Sosialisme Terpimpin, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kebangsaan Indonesia D. UUD 45, Sosialisme, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi, Kepribadian Indonesia

E. UUD 45, Sosialisme, Demokrasi, Ekonomi, Kepribadian Indonesia

Pembahasan

B. Manipol USDEK Presiden Soekarno adalah kepanjangan dari UUD 45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia   

1.595. Isi UUD 45 telah diamandemen beberapa kali. Namun demikian, Pembukaan UUD 45 tidak boleh diamandemen. Kenapa ?

A. Karena tidak sesuai dengan Kesepakatan para pendiri bangsa

B. Karena Pembukaan UUD 45 berisi dasar Negara, dan merupakan kelangsungan hidup dan sejarah bangsa

C. Karena teramat penting untuk diubah

D. Karena belum ada Perpu mengenai hal itu

E. Pilihan diatas salah semua, karena pembukaan UUD boleh diubah. Pancasila

Pembahasan

B. Pembukaan UUD 45 tidak boleh diubah Karena Pembukaan UUD 45 berisi dasar Negara, dan merupakan kelangsungan hidup dan sejarah bangsa Pancasila

1.596. UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berha atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat ditegaskan dalam pasal...

A. 28 A

B. 28 B

C. 28 C

D. 28 E ayat (1)

E. 28 E ayat (2)

Pembahasan

E. 28 E ayat (2)

1.597. Menurut UUD 1945 pasal 13, Presiden memiliki hak sebagai berikut...

A. Mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR

B. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA

C. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimabangan DPR

D. Menyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain

E. Memegang kekuasaan yang tinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara

Pembahasan

A. Mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR

1.598. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 berbunyi :

A. Negara Indonesia adalah negara kesatuan

B. Negara Indonesia adalah negara republik

C. Negara Indonesia adalah negara kesatuan sekaligus republik

D. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik

E. Negara Indonesia adalah negara kesatuan dan republik

Pembahasan

D. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”

1.599. Berdasarkan UUD 1945 pasal 1 ayat 2, maka dapat ditegaskan bahwa dalam sistem perpolitikan Indonesia, kedaulatan adalah di tangan :

A. Presiden

B. DPR

C. MPR

D. Rakyat

E. MPR dilaksanakan oleh Presiden

Pembahasan

D. Berdasarkan UUD 1945 pasal 1 ayat 2, maka dapat ditegaskan bahwa dalam sistem perpolitikan Indonesia, kedaulatan adalah di tangan rakyat

1.600. Berdasarkan UUD 1945 amandemen ketiga 9 November 2001, pasal 1 bertambah satu ayat. Ayat tambahan ini menyatakan bahwa Indonesia adalah negara

A. Negara demokrasi

B. Negara persatuan

C. Negara hukum

D. Negara kepulauan

E. Negara taat peraturan internasional

Pembahasan

C. Indonesia Negara hukum