Beranda
Soal TWK

TWK Bagian 33


1.601. Semua negara mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan dan dihormati oleh negara lain. Hal ini terkandung dalam...
  • Batang tubuh pasal 29
  • Batang tubuh pasal 28
  • Batang tubuh pasal 30
  • Pembukaan UUD 1945
  • Batang tubuh pasal 28I
Jawaban D. Pembukaan UUD 1945

1.602. Penyimpangan pertama  terhadap UUD 1945 adalah...
  • Sistem presidensial berubah menjadi sistem parlementer
  • Sistem parlementer berubah menjadi sistem presidensial
  • Munculnya tritura
  • Lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPA, dan BPK belum diberntuk berdasar UUD 1945 dan masih bersifat sementara
  • Dibentuknya konstituante
Jawaban  Sistem presidensial berubah menjadi sistem parlementer

1.603. Proses amandemen terhadap UUD 1945 yang dilakukan MPR sudah sesuai dengan UUD 1945 pasal...
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
Jawaban  E 37

1.604. Pemlihan umum harus dilakukan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil diatur dalam pasal...
  • 18
  • 20
  • 21
  • 22A
  • 22E
Jawaban E. 22E

1.605. Amandemen pertama tanggal 14-21 Oktober 1999 menyempurnakan sejumlah pasal, yaitu sebanyak...
  • 9
  • 12
  • 8
  • 5
  • 7
Jawaban A. 9

1.606. Hak seseorang uantuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah merupakan isi pasal hasil amandemen...
  • Pertama
  • Kedua
  • Ketiga
  • Keempat
  • Kelima
Jawaban B. Kedua

1.607. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Hal ini diatur pada pasal...
  • 28
  • 27 ayat 3
  • 26 ayat 1
  • 30 ayat 1
  • 31
Jawaban B. 27 ayat 3

1.608. Dalam batang tubuh UUD 1945 yang mengatur tentang kementerian negra ada pada bab...
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Jawaban C. 5

1.609. Undang-undang tidak serta merta dapat berlaku. Syarat berlakunya undang-undang adalah setelah..
  • Ditandatangani presiden
  • Diundangkan dalam lembaran negara
  • Pertama kali dikeluarkan
  • Presiden dan DPR menyetujui
  • Ketua DPR menandatangai UU tersebut
Jawaban B. Diundangkan dalam lembaran negara

1.610. Dalam menjalankan kehidupan bernegara, Negara Indonesia dalam menjealan kehidupan berlandaskan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diatur pada pasal...
  • 28
  • 29 ayat 1
  • 30 ayat 1
  • 31 ayat 2
  • 32
Jawaban B. 29 ayat 1

1.611. Bab mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan nasional merupakan hasil amandemen...
A. Kesatu
B. Kedua
C. Ketiga
D. Keempat
E. Kelima
Pembahasan
D

1.612. Pasal 24 ayat 1 tentang kekuasaan kehakiman diamandemen pada tanggal...
A. 18 Agustus 2001
B. 19 November 2001
C. 21 Oktober 2000
D. 11 Agustus 2002
E. 9 November 2001
Pembahasan
E

1.613. Pemeliharaan negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar dijelaskan pada pasal...
A. 23 Ayat 1
B. 34 Ayat 1
C. 35
D. 36
E. 36A
Pembahasan
B

1.614. Pasal 24 ayat 1 tentang kekuasaan kehakiman di amandmen pada tanggal...
A. 18 Agustus 2001
B. 19 November 2001
C. 21 Oktober 2000
D. 11 Agustus 2002
E. 9 November 2001
Pembahasan
E


1.615. Usul perubahan pasal-pasal Undang- Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh ….
  • sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
  • sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat
  • sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat \
  • sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
  • sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Pembahasan
Jawaban E
sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Pembahasan

1.616. Bunyi alinea ketiga Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 secara lengkap adalah “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini ….
  • kebebasannya
  • kedaulatannya
  • kemerdekaannya
  • kebangsaannya
  • kenegaraannya
Jawaban C. kemerdekaannya

1.617. Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat ditegaskan dalam pasal ….
  • Pasal 28A
  • Pasal 28B
  • Pasal 28C
  • Pasal 28E ayat (1)
  • Pasal 28E ayat (3)
Jawaban E. Pasal 28E ayat (3)

1.618. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 13, Presiden memiliki hak sebagai berikut ….
  • mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
  • memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
  • memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
  • menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain
  • memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
Jawaban A
mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

1.620. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul ….
A. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B. Mahkamah Agung (MA)
C. Mahkamah Konstitusi (MK)
D. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
E. Mayoritas suara anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Pembahasan
A

1.621. Berdasarkan soal tersebut di atas, usulan untuk memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden diajukan setelah terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada ….
A. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B. Mahkamah Agung (MA)
C. Mahkamah Konstitusi (MK)
D. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
E. Mayoritas suara anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Pembahasan
C

1.622. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18A ayat (1), Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan memperhatikan .…
A. keistimewaan daerah
B. kepentingan daerah
C. kepentingan nasional
D. kekhususan dan keragaman daerah
E. kepentingan daerah dan nasional
Pembahasan
D

1.623. Mahkamah Konstitusi dibentuk selambatlambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh .…
A. Mahkamah Agung
B. Komisi Yudisial
C. Kehakiman
D. Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
E. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pembahasan
Pembahasan
A

1.624. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20, pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang adalah .…
A. Presiden
B. Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
D. Mahkamah Agung (MA)
E. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Pembahasan
E

1.625. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam jangka waktu beberapa hari Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden?
A. 20 hari
B. 30 hari
C. 60 hari
D. 70 hari
E. 90 hari
Pembahasan
C

1.626. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (3), apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, maka, langkah yang dilakukan pemerintah adalah ….
  • mengajukan kembali rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara setelah melakukan perbaikan pada hal-hal yang dianggap perlu
  • tetap menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai rencana yang diajukan meski tidak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat
  • menunggu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat selama 30 hari dan menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai rencana yang diajukan meski tetap tidak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat
  • menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu
  • merancang anggaran pendapatan dan belanja negara yang baru untuk kemudian kembali diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Pembahasan
Jawaban D
menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu

1.627. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 ayat (1), Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas .…
  • Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
  • Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
  • Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
  • Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
  • Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Utusan Daerah.
Jawaban B
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

1.628. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Penjelasan tersebut terdapat dalam pasal .…
A. Pasal 10
B. Pasal 11 (1)
C. Pasal 11 (2)
D. Pasal 12
E. Pasal 13
Pembahasan
B

1.629. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen selengkapnya menjadi….
  • Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
  • Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
  • Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
  • Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
  • Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Jawaban A
Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

1.630. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24A ayat (3), calon Hakim Agung diusulkan …. kepada ….
A. Mahkamah Konstitusi kepada Dewan Perwakilan Daerah
B. Kehakiman kepada Dewan Perwakilan Daerah
C. Presiden kepada Dewan Perwakilan Daerah
D. Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mejelis Permusyawaratan Rakyat
E. Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Pembahasan
E

1.631. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26, yang menjadi warga negara ialah ….
  • orang-orang bangsa Indonesia asli
  • orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
  • orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara
  • orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah bertempat tinggal di Indonesia untuk sekurang-kurangnya 10 tahun
  • orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara
Jawaban C
orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara

1.632. Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen selengkapnya menjadi….
  • Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
  • Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
  • Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan
  • Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
  • Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
Jawaban D
Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja

1.633. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, dimana kekuatan utama untuk itu menjadi tugas dan tanggung jawab ….
  • Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
  • Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan rakyat
  • Tentara Nasional Indonesia
  • Kepolisian Negara Republik Indonesia
  • segenap rakyat Indonesia Pembahasan
Jawaban A
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

1.634. Sekurang-kurangnya berapa persen (%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diprioritaskan negara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional?
A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 25%
E. 30%
Pembahasan
C

1.635. Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas ….
A. kebersamaan
B. kekeluargaan
C. kemanfaatan
D. keberhasilan
E. keutamaan
Pembahasan
B

1.636. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh ….
A. masyarakat
B. keluarga terdekat
C. yayasan kemanusiaan yang dibentuk negara
D. yayasan kesejahteraan sosial yang dibentuk negara
E. negara
Pembahasan
E

1.637. Pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 selengkapnya berbunyi ….
A. Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia
B. Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih
C. Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika
D. Semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika
E. Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya Pembahasan
Pembahasan
B

1.638. Komisi dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bertugas membahas Garis- Garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah ….
A. Komisi A
B. Komisi B
C. Komisi C
D. Komisi D
E. Komisi E
Pembahasan
B

1.639. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya …. dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  • 2/3 ditambah 1
  • 1/3 ditambah 1
  • 40% ditambah 1
  • 50% ditambah 1
  • 60% ditambah 1
Jawaban D. 50% ditambah 1

1.640. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dibatasi sebanyak …. kali.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Jawaban B. 2

1.641. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan …. dengan disaksikan oleh ….
  • pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
  • pimpinan Mahkamah Agung dengan disaksikan oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
  • pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat
  • pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung
  • pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung
Jawaban E
E. pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung

1.642. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, sebagai pengganti undangundang, Presiden berhak menetapkan ….
  • Keputusan Presiden
  • Ketetapan Pemerintah
  • Dekrit Presiden
  • Peraturan Pemerintah
  • Undang-Undang sementara Pembahasan
Jawaban D. Peraturan Pemerintah

1.643. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih …
  • Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  • Presiden dan Wakil Presiden
  • Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  • Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  • Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan
Jawaban C
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1.644. Badan apakah yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara?
  • Badan Pemeriksa Keuangan
  • Kementrian Keuangan
  • Bea dan Cukai
  • Pajak
  • Komisi Yudisial
Jawaban A. Badan Pemeriksa Keuangan

1.646. Piagam Jakarta ditandatangani pada
  • 22 Juni 1954
  • 22 Juni 1945
  • 12 Juli 1945
  • 17 Agustus 1945
  • 18 Agustus 1945
Jawaban B. Piagam Jakarta ditandatangani pada 22 Juni 1945

1.647. Perbedaan isi Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD 1945 adalah
  • Perbedaan pandangan mengenai sistem sosial Indonesia
  • Perbedaan pandangan mengenai sistem politik Indonesia
  • Pada Piagam Jakarta disebutkan adanya kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya sedangkan pada UUD 1945 tidak
  • Pada Pembukaan UUD 1945 disebutkan lima sila
  • Perbedaan pandangan mengenai penghapusan penjajahan
Jawaban C
Pada Piagam Jakarta disebutkan adanya kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya sedangkan pada UUD 1945 tidak

1.648. Pasal yang mengatur mengenai pemberian grasi dan rehabilitasi pada amandemen....
  • Kelima
  • Keempat
  • Ketiga
  • Kedua
  • Kesatu
Jawaban E. Kesatu

1.649. Setelah konstitusi RIS, Indonesia mengalami perubahan konstitusi yaitu Undang-Undang Sementara (UUDS). UUDS mulai diberlakukan pada tanggal...
  • 18 Agustus 1945
  • 27 Desember 1949
  • 5 Juli 1959
  • 15 Desember 1955
  • 17 Agustus 1950
Jawaban E. 17 Agustus 1950

1.650. Pada saat UUDS berlaku, ada lembaga yang bernama konstituante. Tugas konstituante adalah...
  • Menjalankan konstitusi
  • Membantu kinerja presiden
  • Membuat konstitusi
  • Mengawasi kinerja para menteri
  • Menjalankan fungsi DPR
Jawaban C. Membuat konstitusi

Warning!
Anda telah mengakses sebagian dari soal SKD CPNS. Untuk mengakses ribuan soal lagi, silahkan klik tautan berikut ini.

Posting Komentar