Beranda
Soal TWK

TWK Bagian 6

Soal 251-270

251. Berikut ini yang merupakan gagasan mengenai rumusan lima asas dasar negara menurut Mohammad Yamin adalah ...
  • Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan dan Kesejahteraan Rakyat
  • Persatuan, Kekeluargaan, Mufakat dan Demokrasi, Musyawarah, dan Keadilan Sosial
  • Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa
  • Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan dan Peri Kesosialan
  • Kesejahteraan Sosial, Persatuan, Kekeluargaan, Mufakat dan Demokrasi
Jawaban : a
Guna mendapatkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, maka agenda acara dalam masa persidangan BPUPKI yang pertama adalah mendengarkan pidato dari tiga orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia itu adalah sebagai berikut :
  1. Moh Yamin : Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan dan Kesejahteraan Rakyat
  2. Soepomo : Persatuan, Kekeluargaan, Mufakat dan Demokrasi, Musyawarah, dan Keadilan Sosial
  3. Soekarno : Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa
 
252. Berikut ini yang merupakan gagasan mengenai rumusan lima asas dasar negara menurut Soepomo adalah ...
  • Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan dan Kesejahteraan Rakyat
  • Persatuan, Kekeluargaan, Mufakat dan Demokrasi, Musyawarah, dan Keadilan Sosial
  • Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa
  • Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan dan Peri Kesosialan
  • Kesejahteraan Sosial, Persatuan, Kekeluargaan, Mufakat dan Demokrasi
Jawaban : b
Guna mendapatkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, maka agenda acara dalam masa persidangan BPUPKI yang pertama adalah mendengarkan pidato dari tiga orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia itu adalah sebagai berikut :
  1. Moh Yamin : Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan dan Kesejahteraan Rakyat
  2. Soepomo : Persatuan, Kekeluargaan, Mufakat dan Demokrasi, Musyawarah, dan Keadilan Sosial
  3. Soekarno : Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa

253. Ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea artinya pemikiran, konsep atau gagasan. Logos artinya ...
  • Pandangan
  • Penelitian
  • Pengakuan
  • Pengetahuan
  • Perumusan
Jawaban : d
Ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea artinya pemikiran, konsep atau gagasan. Logos artinya pengetahuan.

254. Paham yang mengutamakan kebebasan individu sebagai pangkal kebahagiaan hidup adalah ...
  • Liberalisme
  • Sosialisme
  • Kapitalisme
  • Fasisme
  • Anarkisme
Jawaban : a
Jenis-jenis ideologi yang berlaku di dunia:
  1. Liberalisme merupakan paham yang mengutamakan kebebasan individu sebagai pangkal kebahagiaan hidup.
  2. Sosialisme atau Komunisme adalah merupakan suatu paham yang menghendaki segala sesuatu itu harus diatur bersama, dan hasilnya pun harus bersama-sama pula. Dengan menggunakan cara itu, tidak akan terjadi satu pihak yang sangat berlebihan dan dilain pihak pihak sangat kekurangan. Maka dengan begitu lahirlah semboyan "sama rata sama rasa".
  3. Kapitalisme atau Kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta.
  4. Fasisme merupakan sebuah paham politik yang mengangungkan kekuasaan absolut tanpa demokrasi. Dalam paham ini, nasionalisme yang sangat fanatik dan juga otoriter sangat kentara.
  5. Anarkisme yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah lembagalembaga yang menumbuhsuburkan penindasan terhadap kehidupan, oleh karena itu negara, pemerintahan, beserta perangkatnya harus dihilangkan/dihancurkan.
  6. Pancasila sebagal dasar negara, mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sehingga semua peraturan hukum/ketatanegaraan yang bertentangan dengan Pancasila harus dicabut.
  7. Demokrasi diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, dan untuk rakyat.

255. Paham yang menghendaki segala sesuatu itu harus diatur bersama, dan hasilnya pun harus bersama-sama pula adalah ...
  • Liberalisme
  • Sosialisme
  • Kapitalisme
  • Fasisme
  • Anarkisme
Jawaban : b

256. Paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya adalah ...
  • Liberalisme
  • Sosialisme
  • Kapitalisme
  • Fasisme
  • Anarkisme
Jawaban : c

257. Paham politik yang mengangungkan kekuasaan absolut tanpa demokrasi adalah ...
  • Liberalisme
  • Sosialisme
  • Kapitalisme
  • Fasisme
  • Anarkisme
Jawaban : d

258. Paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuhsuburkan penindasan terhadap kehidupan adalah ...
  • Liberalisme
  • Sosialisme
  • Kapitalisme
  • Fasisme
  • Anarkisme
Jawaban : e

259. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni "demos" yang artinya ... dan kata "kratos" yang artinya pemerintahan.
  • Wakil rakyat
  • Pemerintah
  • Rakyat
  • Wilayah
  • Kedaulatan
Jawaban : c
Demokrasi diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, dan untuk rakyat. Kata demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni "demos" yang artinya rakyat dan kata "kratos" yang artinya pemerintahan.

260. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni "demos" yang artinya rakyat dan kata "kratos" yang artinya ...
  • Kedaulatan
  • Pemerintahan
  • Kekuasaan
  • Perataan
  • Kemakmuran
Jawaban : b
Demokrasi diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, dan untuk rakyat. Kata demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni "demos" yang artinya rakyat dan kata "kratos" yang artinya pemerintahan.

261. Pancasila menjadi petunjuk atau pedoman diberbagai kegiatan kehidupan untuk mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia merupakan pengertian dari Pancasila sebagai ...
  • Pandangan hidup
  • Dasar negara
  • Ideologi
  • Norma
  • Aturan dasar
Jawaban : a
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang berarti bahwa pancasila menjadi petunjuk atau pedoman diberbagai kegiatan kehidupan untuk mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia.

262. Panitia Sembilan diketuai oleh ...
  • Dr. Radjiman Wedyodiningrat
  • Soekarno
  • A. A. Maaramis
  • Moh Yamin
  • Moh Hatta
Jawaban : b
Anggota Panitia Sembilan, terdiri dari Ir. Soekarno (Ketua), Mohammad Hatta, Mr. AA Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso,Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Achmad Soebardjo, Wahid Hasjim, dan Mohammad Yamin.
 
263. Berikut ini yang merupakan gagasan mengenai rumusan lima asas dasar negara menurut Soekarno adalah ...
  • Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan dan Kesejahteraan Rakyat
  • Persatuan, Kekeluargaan, Mufakat dan Demokrasi, Musyawarah, dan Keadilan Sosial
  • Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa
  • Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan dan Peri Kesosialan
  • Kesejahteraan Sosial, Persatuan, Kekeluargaan, Mufakat dan Demokrasi
Jawaban : c
Guna mendapatkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, maka agenda acara dalam masa persidangan BPUPKI yang pertama adalah mendengarkan pidato dari tiga orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia itu adalah sebagai berikut :
  1. Moh Yamin : Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan dan Kesejahteraan Rakyat
  2. Soepomo : Persatuan, Kekeluargaan, Mufakat dan Demokrasi, Musyawarah, dan Keadilan Sosial
  3. Soekarno : Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa

264. Salah satu penjabaran dari Trisila menurut Soekarno, yaitu ...
  • Ketuhanan Yang Maha Esa
  • Ketuhanan Yang Berkebudayaan
  • Nasionalisme
  • Demokrasi
  • Gotong-royong
Jawaban : e
Gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno tersebut kemudian dikenal dengan istilah "Pancasila", masih menurut dia bilamana diperlukan gagasan mengenai rumusan Pancasila ini dapat diperas menjadi "Trisila" (Tiga Sila), yaitu: "1. Sosionasionalisme; 2. Sosiodemokrasi; dan 3. Ketuhanan Yang Berkebudayaan".

265. "Ekasila" (Satu Sila), yaitu merupakan sila ...
  • Sosionasionalisme
  • Gotong-Royong
  • Musyawarah
  • Demokrasi
  • Kemanusiaan
Jawaban : b
Menurut Ir. Soekarno lagi, Trisila bila hendak diperas kembali dinamakannya sebagai "Ekasila" (Satu Sila), yaitu merupakan sila: “GotongRoyong”. Ini merupakan upaya dari Bung Karno dalam menjelaskan bahwa konsep gagasan mengenai rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dibawakannya tersebut adalah berada dalam kerangka "satu-kesatuan", yang tak terpisahkan satu dengan lainnya.

266. Kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya merupakan pengertian dari dimensi Pancasila ...
  • Realita
  • Idealisme
  • Fleksibilitas
  • Instrumental
  • Praksis
Jawaban : c
Dimensi Ideologi Pancasila:
  1. Dimensi Realita, artinya nilai-nilai dasar yang tercamtum di ideologi tersebut mencerminkan kenyataan hidup yang ada di dalam masyarakat dimana ideologi itu ada untuk pertama kalinya.
  2. Dimensi Idealisme, artinya kualitas ideologi yang tercamtum dalam nilai dasar tersebut bisa memberikan harapan kepada berbagai kelompok dan masyarakat mengenai masa depan yang lebih baik.
  3. Dimensi Fleksibilitas, artinya kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya.

267. Nilai-nilai dasar yang tercamtum di ideologi tersebut mencerminkan kenyataan hidup yang ada di dalam masyarakat dimana ideologi itu ada untuk pertama kalinya, hal tersebut merupakan dimensi Pancasila ...
  • Realita
  • Idealisme
  • Fleksibilitas
  • Instrumental
  • Praksis
Jawaban : a

 
268. Pancasila mengandung harapan-harapan dan cita-cita di berbagai bidang kehidupan yang ingin dicapai masyarakat, hal tersebut merupakan dimensi Pancasila ...
  • Realita
  • Idealisme
  • Fleksibilitas
  • Instrumental
  • Praksis
Jawaban : b

269. Seperangkat prinsip-prinsip yang dijadikan dasar untuk memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara disebut ...
  • Rencana Pembangunan
  • Peraturan Perundang-undangan
  • Nilai
  • Norma
  • Ideologi
Jawaban : e
Ideologi adalah seperangkat prinsip-prinsip yang dijadikan dasar untuk memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara.

270. Ideologi berasal dari kata idea dan logos. Logos artinya pengetahuan, sedangkan idea artinya ...
  • Perbuatan
  • Pemikiran
  • Pengukuran
  • Perumusan
  • Pengakuan
Jawaban : b
Ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea artinya pemikiran, konsep atau gagasan. Logos artinya pengetahuan.

Soal 271-290

271. Piagam Jakarta dihasilkan pada tanggal ...
  • 1 Maret 1945
  • 31 April 1945
  • 1 Juni 1945
  • 22 Juni 1945
  • 10 Juli 1945
Jawaban : c
Panitia Sembilan pimpinan Ir. Soekarno pada tanggal 22 Juni 1945 telah menghasilkan "Piagam Jakarta" atau Jakarta Charter yang didalamnya tercantum rumusan Dasar Negara.

272. Siapakah yang memberikan nama Piagam Jakarta?
  • Soekarno
  • Moh Hatta
  • Abdul Kahar Muzakir
  • Abikoesno Tjokrosoejoso
  • Moh Yamin
Jawaban : e
Panitia Sembilan bekerja cerdas sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Moh. Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.

273. Hingga saat ini, UUD 1945 sudah diamandemen sebanyak ... kali.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Jawaban : d
UUD 1945 sudah diamandemen 4 kali, yaitu:
  1. Amandemen I (19 Oktober 1999)
  2. Amandemen II (18 Agustus 2000)
  3. Amandemen III (9 November 2001)
  4. Amandemen IV (10 Agustus 2002)

274. Setiap orang yang tersangkut perkara hukum wajib diberi bantuan hukum. Istilah hukum untuk pernyataan tersebut adalah ...
  • Equality before the law
  • Legal assistance
  • Presumption of innocence
  • Examining judge
  • Error in persona
Jawaban : b
Istilah-istilah hukum:
  1. Equality before the law : Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak ada perbedaan perlakuan.
  2. Legal assistance : Setiap orang yang tersangkut perkara hukum wajib diberi bantuan hukum.
  3. Presumption of innocence = Asas praduga tak bersalah: Dinyatakan bersalah jika sudah ada putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap.
  4. Desentralisasi : Penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan (secara vertikal)
  5. Dekonsentrasi : Pelimpahan wewenang dari pemerintah, wilayah/ instansi pusat kepada guberur/pejabat daerah.
  6. Error in persona : Mengadili dan menghukum orang yang tidak bersalah.
  7. Examining judge : mengawasi sah atau tidaknya suatu upaya paksa.
  8. Double joepardy : Seseorang tidak boleh diadili/dihukum 2x untuk kasus yang sama.
  9. Azas non retroaktif : Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang - undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
  10. Azas legalitas : Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang - undangan pidana yang telah ada.

275. Asas praduga tak bersalah: Dinyatakan bersalah jika sudah ada putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap. Istilah hukum untuk pernyataan tersebut adalah ...
  • Equality before the law
  • Legal assistance
  • Presumption of innocence
  • Examining judge
  • Error in persona
Jawaban : c

276. Mengadili dan menghukum orang yang tidak bersalah. Istilah hukum untuk pernyataan tersebut adalah ...
  • Equality before the law
  • Legal assistance
  • Presumption of innocence
  • Examining judge
  • Error in persona
Jawaban : e

277. Mengawasi sah atau tidaknya suatu upaya paksa. Istilah hukum untuk pernyataan tersebut adalah...
  • Equality before the law
  • Legal assistance
  • Presumption of innocence
  • Examining judge
  • Error in persona
Jawaban : d

8. Seseorang tidak boleh diadili/dihukum 2x untuk kasus yang sama. Istilah hukum untuk pernyataan tersebut adalah ...
  • Equality begore the law
  • Double joepardy
  • Legal assistance
  • Error in persona
  • Examining judge
Jawaban : b

279. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak ada perbedaan perlakuan. Istilah hukum untuk pernyataan tersebut adalah ...
  • Equality begore the law
  • Legal assistance
  • Presumption of innocence
  • Examining judge
  • Error in persona
Jawaban : a
Berikut adalah istilah-istilah hukum:
  1. Equality before the law : Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak ada perbedaan perlakuan.
  2. Legal assistance : Setiap orang yang tersangkut perkara hukum wajib diberi bantuan hukum.
  3. Presumption of innocence = Asas praduga tak bersalah: Dinyatakan bersalah jika sudah ada putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap.
  4. Desentralisasi : Penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan (secara vertikal)
  5. Dekonsentrasi : Pelimpahan wewenang dari pemerintah, wilayah/ instansi pusat kepada guberur/pejabat daerah.
  6. Error in persona : Mengadili dan menghukum orang yang tidak bersalah.
  7. Examining judge : mengawasi sah atau tidaknya suatu upaya paksa.
  8. Double joepardy : Seseorang tidak boleh diadili/dihukum 2x untuk kasus yang sama.
  9. Azas non retroaktif : Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang - undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
  10. Azas legalitas : Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang - undangan pidana yang telah ada.

280. Penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan (secara vertikal) disebut ...
  • Desentralisasi
  • Dekonsentrasi
  • Tugas pembantuan
  • Sentralisasi
  • Pemusatan
Jawaban : a
Desentralisasi : Penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan (secara vertikal).

281. Pelimpahan wewenang dari pemerintah, wilayah/ instansi pusat kepada guberur/pejabat daerah disebut ...
  • Desentralisasi
  • Dekonsentrasi
  • Tugas pembantuan
  • Sentralisasi
  • Pemusatan
Jawaban : b
Dekonsentrasi : Pelimpahan wewenang dari pemerintah, wilayah/ instansi pusat kepada guberur/pejabat daerah.

282. Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang - undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Pernyataan tersebut merupakan asas ...
  • Legalitas
  • Lex superior derogat legi inferior
  • Azas non retroaktif
  • Lex spesialis derogat lex generalis
  • Lex posteriori derogat legi priori
Jawaban : c
Jenis-jenis asas :
  1. Azas legalitas : S uatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang - undangan pidana yang telah ada.
  2. Azas non retroaktif : Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang - undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
  3. Lex spesialis derogat lex generalis. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
  4. Lex posteriori derogat legi priori. Undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama.
  5. Lex Superior derogat legi inferior. Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum / peraturan yang derajatnya dibawahnya.

284. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang - undangan pidana yang telah ada. Pernyataan tersebut merupakan asas ...
  • Legalitas
  • Lex superior derogat legi inferior
  • Azas non retroaktif
  • Lex spesialis derogat lex generalis
  • Lex posteriori derogat legi priori
Jawaban : a

285. Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum / peraturan yang derajatnya dibawahnya. Pernyataan tersebut merupakan asas ...
  • Legalitas
  • Lex superior derogat legi inferior
  • Azas non retroaktif
  • Lex spesialis derogat lex generalis
  • Lex posteriori derogat legi priori
Jawaban : b

286. Undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama. Pernyataan tersebut merupakan asas ...
  • Legalitas
  • Lex superior derogat legi inferior
  • Azas non retroaktif
  • Lex spesialis derogat lex generalis
  • Lex posteriori derogat legi priori
Jawaban : e

287. Perwakilan dari Indonesia dalam Deklarasi Bangkok adalah ...
  • Adam Malik
  • Soekarno
  • Moh Hatta
  • Moh Yamin
  • Natsir
Jawaban : a
Didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967, oleh 5 Negara : Indonesia (Adam Malik), Malaysia (Tum Abdul Razak), Filiphina (N - Ramos), Singapura  (Rajaratnam), Thailand (Thanar Khoman).

288. Perwakilan dari Singapura dalam Deklarasi Bangkok adalah ...
  • N - Ramos
  • Rajaratnam
  • Thanar Khoman
  • Tum Abdul Razak
  • Philips Alexander
Jawaban : b
Didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967, oleh 5 Negara : Indonesia (Adam Malik), Malaysia (Tum Abdul Razak), Filiphina (N - Ramos), Singapura (Rajaratnam), Thailand (Thanar Khoman).

289. Empat puluh lima butir nilai yang terkandung dalam pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila diatur dalam ...
  • TAP MPR No.I/MPR/1978
  • TAP MPR No.II/MPR/1978
  • TAP MPR No.III/MPR/1978
  • TAP MPR No.IV/MPR/1978
  • TAP MPR No.V/MPR/1978
Jawaban : b
Empat puluh lima butir nilai yang terkandung dalam pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila diatur dalam KETETAPAN NO.II/MPR/1978 TANGGAL 22 MARET 1978.

290. Eka Prasetya Pancakarsa merupakan istilah dari ...
  • Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengamalan Pancasila
  • Persatuan Bangsa
  • Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
  • Pengamalan Nilai-Nilai UUD
  • Penerapan Pancasila dalam Kehidupan
Jawaban : c
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (disingkat P4) atau Eka Prasetya Pancakarsa adalah sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. Panduan P4 dibentuk dengan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978.

Soal 291-300

291. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan pengamalan sila ke ... Pancasila.
  • Pertama
  • Kedua
  • Ketiga
  • Keempat
  • Kelima
Jawaban : a
Cukup jelas. Sesuai dengan Ketetapan MPR no XVIII/MPR/1998.

292. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa merupakan pengamalan sila ke ... Pancasila.
  • Pertama
  • Kedua
  • Ketiga
  • Keempat
  • Kelima
Jawaban : b
Cukup jelas. Sesuai dengan Ketetapan MPR no XVIII/MPR/1998.

293. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan pengamalan sila ke ... Pancasila.
  • Pertama
  • Kedua
  • Ketiga
  • Keempat
  • Kelima
Jawaban : c
Cukup jelas. Sesuai dengan Ketetapan MPR no XVIII/MPR/1998.

294. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama merupakan pengamalan sila ke ... Pancasila.
  • Pertama
  • Kedua
  • Ketiga
  • Keempat
  • Kelima
Jawaban : d
Cukup jelas. Sesuai dengan Ketetapan MPR no XVIII/MPR/1998.

295. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri merupakan pengamalan sila ke ... Pancasila.
  • Pertama
  • Kedua
  • Ketiga
  • Keempat
  • Kelima
Jawaban : e
Cukup jelas. Sesuai dengan Ketetapan MPR no XVIII/MPR/1998.

296. Berikut ini yang merupakan pengamalan sila pertama Pancasila adalah ...
  • Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
  • Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah
  • Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain
  • Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa
  • Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama
Jawaban : c
Cukup jelas. Sesuai dengan Ketetapan MPR no XVIII/MPR/1998
 
297. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Pernyataan tersebut merupakan asas ...
  • Legalitas
  • Lex superior derogat legi inferior
  • Azas non retroaktif
  • Lex spesialis derogat lex generalis
  • Lex posteriori derogat legi priori
Jawaban : d
Jenis-jenis asas :
  1. Azas legalitas : S uatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang - undangan pidana yang telah ada.
  2. Azas non retroaktif : Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang - undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
  3. Lex spesialis derogat lex generalis. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
  4. Lex posteriori derogat legi priori. Undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama.
  5. Lex Superior derogat legi inferior. Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum / peraturan yang derajatnya dibawahnya.

298. Asas Ius Sanguinis menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan ...
  • Tempat kelahiran
  • Keturunan
  • Waktu Lahir
  • Proses kelahiran
  • Keinginan
Jawaban : b
Asas Kewarganegaraan:
  1. Ius Sanguinis : menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan atas keturunan / pertalian darah.
  2. Ius Soli : menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat / negara kelahirannya.

299. Asas Ius Soli menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan ...
  • Tempat kelahiran
  • Keturunan
  • Waktu Lahir
  • Proses kelahiran
  • Keinginan
Jawaban : a
Asas Kewarganegaraan:
  1. Ius Sanguinis : menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan atas keturunan / pertalian darah.
  2. Ius Soli : menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat / negara kelahirannya.

300. Cultuurstelsel dalam bahasa Indonesia artinya ...
  • Kerja keras
  • Penjajahan
  • Tanam paksa
  • Perintah
  • Pencabulan
Jawaban : c
Cultuurstelsel berarti cara atau sistem pertanian, di Indonesia lebih dikenai dengan tanam paksa.


Warning!
Anda telah mengakses sebagian dari soal SKD CPNS. Untuk mengakses ribuan soal lagi, silahkan klik tautan berikut ini.

Posting Komentar